Apakah isu politik dari luar negeri yang dapat menjadi ancaman politik

Isu Separatisme Dalam Politik Luar Negeri Indonesia ; Kasus Aceh Dan Papua

Secara umum dapat diketahui adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap orientasi pelaksanaan kebijakan luar negeri RI selama pemerintahan Abdurrahman Wahid, baik yang berdimensi domestik maupun internasional. Kondisi domestik Indonesia selama 18 bulan masa pemerintahannya dianggap sebagai faktor yang paling menentukan dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri pemerintahan Abdurrahman Wahid. Sedangkan faktor-faktor yang berdimensi internasional dipandang sebagai determinan penting sebab, sebagai suatu negara, Indonesia tidak hanya memperhatikan apa yang terjadi di dalam negerinya, tetapi juga harus beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, kombinasi dari faktor-faktor tersebut perlu dicermati dalam menganalisis kebijakan luar negeri pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Menurut Dewi Fortuna Anwar, pada masa pemerintahan Presiden Wahid Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang pada gilirannya memunculkan krisis multidimensional. Pertama, Indonesia masih belum mampu keluar dari krisis ekonomi yang mulai mendera bangsa ini sejak pertengahan Juli 1997, sehingga perekonomian Indonesia menjadi sangat tergantung pada bantuan asing terutama dari IMF (International Monetary Fund), yang bukan saja jumlahnya tidak memadai, tetapi juga telah menjadi beban yang membatasi ruang gerak Indonesia. Kedua, pemerintahan baru yang legitimate dan lebih demokratis daripada rezim yang memerintah sebelumnya ternyata belum mampu menegakkan hukum dan menciptakan stabilitas politik secara keseluruhan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan fanatisme komunal yang berlebihan telah mendorong terjadinya berbagai konflik sosial di beberapa daerah. Kondisi yang kacau dan tidak stabil itu semakin menjatuhkan citra Indonesia di mata internasional sehingga menyurutkan minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indoesia. Hal ini berarti semakin menyulitkan upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Ketiga, Indonesia juga menghadapi ancaman disintegrasi nasional terutama dengan menguatnya aksi separatisme di Aceh dan Papua. Keempat, polarisasi yang semakin tajam antara para elit politik menyebabkan pemerintahan menjadi cenderung tidak stabil dan tidak efektif. Krisis multidimensional tersebut mengakibatkan posisi pemerintah menjadi semakin sulit dan lemah.

Masalah disintegrasi bangsa seperti yang tampak dalam upaya separatisme di Aceh dan Papua, selain ikut mengganggu stabilitas politik domestik Indonesia juga dapat menjadi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia di fora internasional. Selain itu terdapat pula kekhawatiran jika persoalan separatisme tersebut tidak ditangani secara serius, maka akan mengancam tidak saja masa depan pemerintahan Abdurrahman Wahid, tetapi juga stabilitas Indonesia secara keseluruhan. Penyelesaian masalah disintegrasi bangsa, menurut Ketua MPR Amien Rais, lebih penting daripada pemulihan perekonomian karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selain itu stabilitas politik dan keamanan di Indonesia juga turut menentukan stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa faktor kekuatan eksternal dapat menjadi pendorong terjadinya disintegrasi nasional seperti yang terjadi di Jerman, India, Korea, Turki dan yang paling terasa ialah pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan RI. Munculnya separatisme lebih disebabkan oleh masalah domestik, namun keberhasilannya seringkali ditentukan oleh dukungan eksternal dari negara-negara lain. Disintegrasi nasional di Aceh dan Papua adalah permasalahan dalam negeri Indonesia, namun mendapat perhatian yang serius dari masyarakat internasional. Dalam konteks demikian, sangat beralasan apabila pemerintahan Abdurrahman Wahid menetapkan penyelesaian permasalahan disintegrasi bangsa di Aceh dan Papua sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negerinya.

SEMOGA MEMBANTU