apa saja Hambatan pemerintah dalam mewujudkan MDGs?

 Terdapat beberapa faktor yang menghambat pencapaian MDGs di Indonesia dalam pemberantasan malaria di Nusa Tenggara Timur, antara lain: Pertama, Rendahnya Respon pemerintah lokal terhadap kebijakan pemerintah nasional dalam hal ini tidak adanya payung hukum/Perda dalam pelaksanaan program di daerah. Perda satu-satunya tentang pemberantasan malaria di NTT adalah Perda No 3 Tahun 2005. Respon pemerintah lokal relatif rendah dilihat dari kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam hal penanganan malaria mulai dari penemuan penderita, pengobatan, surveilans, pemberantasan vektor, serta monitoring program. Kedua, Infrastruktur pendukung dalam pemberantasan malaria di NTT sangat rendah. Meskipun sarana rumah sakit serta puskesmas terus bertambah, tetapi tenga kesehatan masih sangat kurang, puskesmas-puskesmas yang ada juga tidak memiliki sarana yang memadai untuk menangani malaria. Puskesmas di NTT hampir seluruhnya tidak memiliki mikroskop, sedangkan rumah sakit yang memiliki laboratorium untuk menemukan penyakit malaria hanya ada beberapa. Akibatnya, penemuan penderita hanya didasarkan pada gejala klinis, bukan hasil uji laboratorium. Sementara, infrastruktur pendukung berupa sarana transportasi sangat sulit sehingga penduduk tidak dapat mengakses ke pusat pelayanan kesehatan. Ketiga, Budaya masyarakat yang tidak responsif terhadap perubahan. Budaya yang dipandang tidak responsif adalah kebiasaan masyarakat keluar di malam hari, kurangnya prilaku hidup sehat, kepatuhan minum obat, kepercayaan kepada dukun kampung dan sebagainya. Partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk dalam hal pemberantasan malaria masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan yang rendah di NTT.