sultan iskandar muda dan kebijakannya

kebijakan nya :

1. Segala persoalan yang menyangkut tentang adat maka kebijaksanaannya diserahkankepada sultan, penasehat dan orang-orang besarnya.
2. Segala urusan hukum diserahkan kepada para ulama yang pada masa SyekhNuruddin Ar-Raniry diangkat sebagaiqadhi malikuladil.
3. Urusanqanun,majelis adab, sopan santun dan tertib dalarn pergaulan hidupbermasyarakat, termasuk mengenai berbagai upacara adat diserahkan kepadakebijaksanaanMaharani(Putroe Phang).4. Sedangkan urusanreusam(pertahanan dan keamanan) berada dalam kekuasaanPanglima Kaum atau Bentara pada masing-masing daerah.Segala kebijakan mengenai adat, hukum, qanun dan reusam itu kemudian tertuang dalam sebuahhadih majayang hingga saat ini masih dikenal dalam masyarakat Aceh yang berbunyi :Adat bak poteu meureuhum,hukom bak syiah kualaMeujeuleueih kanun bak putroe phang,reusam bak bentara (laksamana).Setelah menetapkan orang-orang yang bertanggungjawab mengatur masingmasing urusan tersebut, Sultan Iskandar Muda kemudian menyusun dan mengeluarkan berbagaiqanunyang akan dijakdikan pegangan. Mengenai aturanyang menentukan martabat, hak dan kewajian segalaUleebalangserta pembesar kerajaan tertuang dalam sebuahqanunyang dikenal denganadat meukota alam.Menurut naskah Adat Aceh, dalam menyusunqanuntersebut Sultan Iskandar Muda melibatkan paraSyaikhul-Islam, Orang Kaya Sri Maharaja Lela, Penghulu KarkunRaja Setia Muda, Katibul Muluk Sri Indra Suara dan Sri Indra Mudabeserta para perwiraperwira Balai Besar untuk membuat dan menyusunqanun(peraturan) yang sesuai dengan tatakerama dan maklumat Raja. Di dalamnya memuat sebanyak sembilan fasal. Pada bagian pertama sangat jelas menggambarkan watak kewibawaan Sultan sebagai penguasa, di mana di dalamnya menguraikan tentang perintah segala raja raja.